Perlindungan Hukum Data Anak di Platform Digital

Menambang Data Anak di Ruang Digital: Celah Hukum UU PDP dan Bayang-Bayang Eksploitasi Generasi Muda

1. Pendahuluan: Dunia Digital Anak dan Bahaya yang Mengintai

Ruang bermain anak zaman sekarang tidak lagi beralaskan rumput tanah lapang, melainkan terpatri pada layar kaca berukuran 6 inci. Dari media sosial, gim daring, hingga aplikasi pembelajaran (ed-tech), anak-anak tumbuh sebagai kelompok pengguna paling aktif dalam ekosistem digital sejak usia dini. Namun, di balik kemudahan interaktif dan janji edukasi digital tersebut, ada realitas yang mengintai: anak-anak tengah terjerat dalam perangkap ekstraksi data pribadi tanpa mereka sadari.

Setiap ketukan jari, riwayat pencarian, hingga jejak lokasi anak-anak merekam informasi berharga. Keterlibatan aktif ini sayangnya terjadi di tengah minimnya pemahaman risiko privasi pada anak serta tidak adanya mekanisme perlindungan yang memadai dari penyelenggara sistem elektronik. Tanpa perlindungan yang berorientasi pada keamanan pengguna muda, jejak digital yang ditinggalkan sejak usia dini membuka celah lebar bagi ancaman pencurian identitas, penipuan, hingga eksploitasi komersial secara terstruktur.

Permasalahan menjadi kian krusial ketika platform teknologi raksasa memperlakukan lembar terms and conditions sekadar sebagai formalitas hukum belaka untuk mengantongi persetujuan sepihak. Sementara itu, kerangka regulasi di Indonesia masih menyisakan celah hukum yang fatal. Akibatnya, anak-anak Indonesia diposisikan bukan lagi sekadar pengguna layanan, melainkan komoditas dan 'tambang data' bernilai tinggi di tengah pasar industri data global.

2. Takeaway 1: Anak-Anak Bukan Sekadar Pengguna, Tetapi 'Tambang Data' Komersial

Dalam ekosistem digital, data pribadi anak kerap dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan secara agresif tanpa perlindungan maupun persetujuan yang sah. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan data anak di platform digital termanifestasi dalam lima bentuk utama:

• Pengumpulan Data Berlebihan (Excessive Data Collection): Platform digital secara sistematis mengambil data anak jauh melampaui kebutuhan operasional layanan. Informasi sensitif seperti pelacakan lokasi riil secara persisten, riwayat pencarian, kebiasaan penggunaan aplikasi, daftar kontak, hingga rekam aktivitas harian disedot tanpa dipahami oleh anak maupun disetujui oleh orang tua.
• Pengolahan Data dan Profiling (Data Mining & Profiling): Perusahaan teknologi memanfaatkan algoritma canggih untuk mengolah data mentah menjadi profil perilaku (behavioral profiling) anak secara mendalam. Profil psikografis ini memetakan minat, kebiasaan, kondisi emosional, hingga pola konsumsi yang kemudian dimanfaatkan demi kepentingan bisnis dan pemasaran.
• Penjualan Data ke Pihak Ketiga: Data pribadi anak yang telah terkumpul diperjualbelikan atau dibagikan kepada entitas eksternal, seperti agen periklanan, perusahaan analitik, hingga pialang data (data brokers), yang jelas melenceng dari tujuan awal pengumpulan data.
• Periklanan Tertarget (Targeted Advertising): Profil digital anak dimanfaatkan untuk menyajikan iklan terpersonalisasi yang disesuaikan dengan minat dan kerentanan psikologis mereka. Praktik ini mengeksploitasi kepolosan anak-anak yang belum memiliki kapasitas kognitif matang untuk menyaring manipulasi pemasaran digital.
• Pencurian Identitas (Identity Theft): Informasi spesifik seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas, alamat rumah, hingga data sekolah rawan terkonfirmasi bocor dan dicuri untuk kejahatan siber, penipuan finansial, pembuatan akun palsu, hingga bentuk eksploitasi ilegal lainnya.

Anak-anak merupakan sasaran yang paling rentan dalam industri data. Secara psikologis dan perkembangan kognitif, anak-anak belum memiliki kemampuan kritis untuk mengkalkulasi risiko jangka panjang dari jejak digital yang mereka tinggalkan. Praktik profiling komersial yang mengeksploitasi kerentanan emosional anak tidak hanya merampas hak privasi mereka, tetapi juga berpotensi memanipulasi pola pikir, pembentukan karakter, serta perilaku konsumtif mereka secara permanen hingga dewasa.

3. Takeaway 2: Rekam Jejak Pelanggaran: Dari TikTok Hingga Platform Edukasi

Penyalahgunaan dan kebocoran data anak bukanlah sekadar spekulasi teoretis, melainkan realitas empiris yang telah memicu skandal di tingkat global maupun nasional:

1. Sanksi Denda Global Regulasi TikTok (2019): Platform raksasa TikTok dijatuhi sanksi denda masif oleh Federal Trade Commission (FTC) akibat melanggar Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) karena terbukti secara ilegal mengumpulkan data pribadi anak di bawah usia 13 tahun tanpa memperoleh persetujuan terverifikasi dari orang tua (Vebyardani, 2025).
2. Investigasi Platform Edukasi (Ed-Tech) oleh Human Rights Watch: Investigasi global HRW mengungkapkan bahwa mayoritas platform teknologi pendidikan daring—yang digunakan anak-anak untuk belajar—melakukan data mining secara terstruktur terhadap data pribadi siswa dan diduga kuat membagikannya kepada perusahaan periklanan pihak ketiga (Lubis, 2021).
3. Kebocoran Data pada Sistem Pengaduan KPAI: Di tingkat nasional, insiden dugaan kebocoran data pada sistem pengaduan daring Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengekspos identitas sensitif anak-anak di bawah umur, yang sangat berbahaya karena membuka celah kejahatan siber dan eksploitasi langsung terhadap anak (Nugraha, 2021).

"Anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan hukum, pengawasan, dan keamanan data yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi di era digital."

Kontras Hukum yang Paradoks: Rekam jejak pelanggaran ini menyoroti sebuah kontras hukum yang tajam di Indonesia. Dalam dunia media konvensional dan sistem peradilan, Indonesia memiliki tradisi hukum yang sangat ketat dalam melindungi privasi anak. Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012, UU Pers No. 40 Tahun 1999, hingga Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik 2006 secara tegas melarang penyebarluasan identitas, nama, wajah, maupun latar belakang anak demi mencegah stigmatisasi (Lazuardiansyah, 2023).

Namun, terjadi paradoks ketika anak berpindah ke ruang digital: platform aplikasi yang menyedot data anak jauh lebih masif dan intim justru dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan ketat, seolah-olah privasi anak di ruang maya tidak bernilai sama dengan privasi mereka di televisi atau koran.

4. Takeaway 3: UU PDP Sudah Hadir, Tetapi Masih Menyimpan Celah Hukum Fatal

Dari perspektif kerangka hukum nasional, Indonesia sejatinya memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Landasan ini ditegaskan kembali melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Merujuk pada UU PDP serta UU No. 35 Tahun 2014 dan United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), anak didefinisikan sebagai siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun.

UU PDP membawa angin segar melalui Pasal 25 Ayat (1) dan (2) yang menetapkan bahwa data pribadi anak dikategorikan sebagai data yang bersifat spesifik. Pasal ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemrosesan data pribadi anak wajib diselenggarakan secara khusus serta wajib memperoleh persetujuan dari orang tua dan/atau wali anak.

Akan tetapi, analisis hukum secara mendalam mengungkapkan empat celah hukum (legal loopholes) mendasar pada Pasal 25 UU PDP yang membuatnya tumpul di tingkat implementasi:

1. Ketidakjelasan Definisi Operasional: UU PDP tidak memberikan batasan atau penjelasan teknis mengenai apa yang dimaksud dengan "pemrosesan data pribadi anak secara khusus". Tanpa adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan, norma ini menjadi sangat abstrak dan memicu multitafsir bagi penyelenggara sistem elektronik.
2. Ketiadaan Mekanisme Verifikasi Usia dan Izin Orang Tua: Undang-undang belum mengatur standar protokol untuk memvalidasi usia pengguna serta membuktikan keabsahan persetujuan orang tua/wali (verified parental consent). Akibatnya, anak-anak dapat dengan mudah memalsukan tahun lahir saat membuat akun, sementara platform merasa lepas tanggung jawab hanya dengan menyediakan kotak centang formalitas.
3. Absensi Larangan Eksploitasi Komersial: Tidak ada larangan eksplisit dalam UU PDP terhadap praktik data mining, behavioral profiling, dan periklanan tertarget (targeted ads) yang membidik pengguna anak. Vakum hukum ini memberi ruang bebas bagi raksasa teknologi untuk terus mengekstraksi preferensi anak demi keuntungan bisnis.
4. Ketiadaan Mandat Standar Keamanan Baku (Privacy by Default): Regulasi belum mengikat platform digital untuk menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default—seperti pembatasan pengumpulan data otomatis dan sistem pengamanan tingkat tinggi yang diaktifkan secara otomatis pada akun milik anak.

Celah hukum ini menciptakan kekosongan regulasi yang berbahaya. Selama aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah belum disahkan secara rinci, platform digital akan terus melanjutkan praktik ekstraksi data status-quo di bawah bayang-bayang persetujuan formalitas, sementara negara kehilangan taji untuk melakukan penindakan secara efektif.

5. Takeaway 4: Emptiness to Action: 4 Pilar Kebijakan Hukum Ideal Masa Depan

Untuk menutup kekosongan regulasi dan melangkah dari emptiness to action, diperlukan pembentukan kebijakan hukum yang komprehensif. Berdasarkan pemetaan substansi hukum perlindungan anak, terdapat empat pilar utama yang wajib dituangkan dalam regulasi masa depan:

Konsep	Bentuk Norma / Aturan	Tujuan Utama
Regulasi Khusus / Aturan Turunan	Membentuk aturan khusus atau Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU PDP yang merinci tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi anak.	Memberikan perlindungan hukum yang spesifik dan operasional terhadap anak sebagai kelompok rentan.
Persetujuan Orang Tua/Wali	Norma wajib memuat ketentuan bahwa pemrosesan data anak harus memperoleh izin terverifikasi secara sah dari orang tua atau wali.	Mencegah pemrosesan data anak secara sepihak oleh platform tanpa pengawasan orang tua.
Pengawasan Pemerintah	Norma memuat mekanisme pengawasan aktif, audit sistem berkala, serta penindakan tegas oleh pemerintah terhadap penyelenggara sistem elektronik.	Menghindari niat atau upaya penyalahgunaan data anak oleh platform digital.
Standar Keamanan Siber Platform	Norma mengatur kewajiban platform digital untuk menyediakan sistem keamanan siber tingkat tinggi dan fitur privasi otomatis (privacy by default) bagi akun anak.	Mencegah kebocoran data, retensi ilegal, serta akses tidak sah terhadap data pribadi anak.

6. Kesimpulan & Renungan: Mampukah Ruang Digital Menjadi Tempat yang Aman Bagi Anak?

Perlindungan data pribadi anak di ruang digital bukanlah tugas tunggal yang dapat dibebankan hanya pada pundak orang tua atau kesadaran anak semata. Upaya ini menuntut sinergi terstruktur yang memadukan tiga elemen kunci: hadirnya Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan UU PDP yang presisi dari negara, komitmen serta akuntabilitas teknis dari platform digital dalam menerapkan standar siber tertinggi, serta pengawasan aktif dan edukasi berkesinambungan di tingkat keluarga.

Tanpa adanya batas hukum yang tegas dan operasional, anak-anak Indonesia akan terus terancam dieksploitasi sebagai komoditas industri data. Di tengah gelombang transformasi digital yang semakin masif, sebuah pertanyaan besar patut kita renungkan bersama: Mampukah kita mendesain ulang ekosistem digital agar menjadi tempat tumbuh kembang yang aman bagi masa depan anak-anak kita, ataukah kita akan membiarkan hak privasi generasi penerus habis tergerus demi keuntungan bisnis platform teknologi?

7. Daftar Pustaka

• Lubis, A. M. (2021). Data pribadi anak rawan disalahgunakan platform teknologi pendidikan, apakah UU PDP yang baru mampu melindunginya? The Conversation.
• Nugraha, A. R. (2021). Kebocoran data KPAI diduga cakup identitas anak di bawah umur, ahli: Bahaya. Kumparan Tech.
• Sinaga, M. S. H., & Rahmayanti. (2026). Perlindungan Data Anak Terhadap Penyalahgunaan di Platform Digital: Analisis Hukum dan Kebijakan. Journal of Science and Social Research, 9(3), 3560–3568.
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 25).
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
• Vebyardani, G. A. P. (2025). Perlindungan data anak, regulasi, dan solusi untuk keamanan media digital TikTok. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2(3), 120–128.